KPU RI APRESIASI KETAATAN PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN KPU KABUPATEN TEGAL

Ketua KPU Kabupaten Tegal, Nurokhman menunjukan surat KPU RI tentang Apresiasi Ketaatan Penyampaian Pelaporan LHKPN dan LHKASN Tahun 2020 di Lingkungan  KPU Kabupaten Tegal. ( Sumber : Dok KPU Kab.Tegal)

Slawi- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui surat Sekretariat Jenderal No. 792/HK.04-SD/08/Insp/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang diteken Inspektur, Adiwijaya Bakti memberikan apresiasi pada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU Kabupaten Tegal.

Apresiasi tersebut diberikan KPU RI setelah memonitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur sipil Negara (LHKASN) di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/ Kota. Hasilnya 6 orang, terdiri 5 orang Komisioner dan Sekretaris wajib lapor LHKPN dinilai KPU RI telah melaporkan seluruhnya secara tepat waktu. Begitu pula 12 orang wajib lapor LHKASN pada KPU Kabupaten Tegal telah melaporkan dan terverifikasi seluruhnya.

Ketua KPU Kabupaten Tegal, Nurokhman, menyambut senang serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Tegal yang telah taat dan patuh terhadap prosedur penyampaian LHKPN dan LHKASN di lembaga yang dipimpinnya. Dia juga memuji KPU RI yang telah melakukan menyampaikan hasil monitoring dalam waktu singkat.

“ Saya atas nama KPU Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Tegal serta para pegawai ASN di bawah kendali Sekretaris KPU Kabupaten Tegal yang telah mematuhi pelaporan LHKPN dan LHKASN sesuai waktu yang ditentukan dengan baik. Ini merupakan bentuk ketaatan, akuntabilitas dan keterbukaan kami untuk menyampaikan harta kekayaan kepada publik ” terang Nurokhman di kantornya.

Seperti diketahui bersama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mewajibkan pelaporan LHKPN pada para Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat sebagai Penyelenggara Negara. KPK juga mewajibkan penyampaian LHKPN pada saat pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

Penyampaian LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir masa jabatan sebagai penyelenggara Negara. Penyampaian secara online dapat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki pada posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Sementara ketentuan penyampaian LHKASN dilakukan 1 (satu) bulan setelah ASN diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi. Penyampaian juga dilakukan 1 (satu) bulan sebelum ASN berhenti dari jabatan/.pensiun. (Him)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *